Ceramah Umum Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH., MH., MS

(Makassar, 1 Juni 2011). Hari Rabu tepat hari pertama di bulan Juni, Kampus IPDN Regional Makassar kedatangan tamu yakni Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH., MH., MS yang merupakan salah satu dosen tetap pascasarjana di lingkungan IPDN. Beliau juga merupakan mantan gubernur Lemhanas. Pada kunjungan ini Prof. Ermaya memberikan ceramah umum di aula kampus IPDN Regional Makassar mengenai Etika Pemerintahan yang diikuti oleh satuan Madya Praja dan satuan Nindya Praja.

Menurut beliau etika itu adalah suatu aturan yang harus dipatuhi berdasarkan moral. Beliau menjelaskan bahwa ada 5 hal yang menjadi alasan mengapa etika pemerintahan sangat  diperlukan di Indonesia. Pertama, tingkat kualitas pelayanan publik masih belum mampu memenuhi tanggapan masyarakat. Kedua, tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas birokrasi belum optimal. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas birokrasi masih rendah. Keempat, disiplin dan etos kerja masih rendah. Kelima, perubahan lingkungan strategis, yang antara lain karena kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi, krisis ekonomi global serta berkembangnya persaingan antar negara. Etika pemerintahan merupakan roh dari suatu kepemimpinan. Oleh karena itu seorang pemimpin harus patuh kepada hukum yang bermoral.

            Pada kesempatan ini Prof. Ermaya tidak hanya menyampaikan materi mengenai etika pemerintahan. Beliaupun memberikan motivasi kepada para praja agar selalu bersemangat dalam menempuh pendidikan di IPDN serta berpesan agar praja bisa menjadi manusia yang senantiasa berpikir. Sebuah rahasia dibagikan oleh Prof. Ermaya kepada para praja pada siang hari itu yakni ada 2 zat yang mempengaruhi cara berpikir manusia yaitu Intelektual Intelegensi (II) dan Emosional Intelegensi (EI). Dimana Intelektual Intelegensi sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Intelektual Intelegensi itu memang ada di dalam otak tetapi juga dikendalikan oleh hati manusia.

            Respon praja terhadap ceramah umum ini bisa dikatakan baik, hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa praja yang memberikan umpan balik  terhadap materi yang telah disampaikan oleh Prof. Ermaya. NP. Hilaluddin asal Provinsi Sulbar menjadi penanya pertama yang bertanya tentang bagaimana apabila ketika praja sudah terjun di lapangan kelak apakah harus membaur dengan lingkungan yang saat ini dikatakan orang kurang kondusif  atau harus tetap patuh pada aturan yang berlaku. Dalam hal ini Prof. Ermaya menyampaikan bahwa diharapkan nantinya peserta didik IPDN  ketika sudah mengemban amanah sebagai pamong praja kelak dapat menjadi agen perubahan (agent of change) pada wajah birokrasi pemerintahan Indonesia. Sedangkan NWP. Monica Wulandari asal Provinsi Bengkulu, menjadi penanya kedua yang bertanya mengenai bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang belum memenuhi hak masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Prof. Ermaya mengakui bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini memang belum bisa dikatakan dewasa karena masyarakat belum memahami secara penuh mengenai makna dan hakikat demokrasi yang sesungguhnya.

 (Rizmaya. AD – Bagian Humas WWP).

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.