Kuliah Umum Pembantu Rektor II Bidang Administrasi Umum

DSC_2774(Gowa, 14 Mei 2015) Pembantu Rektor II Bidang Administrasi Umum mengadakan kunjungan kerja sekaligus memberikan kuliah umum bagi praja dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015. Bertempat di ruang Auditorium IPDN Kampus Sul-Sel. Acara dimulai seusai jam perkuliahan dan makan siang, berlangsung dari pukul 14.00 WITA – 16.30 WITA. Dikarenakan satuan Madya Praja tengah mengikuti Praktek Lapangan 2 di Kabupaten Pangkep, sehingga yang menjadi audiens kuliah umum hanya satuan Nindya Praja Angkatan XXIII.

Kuliah umum diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur IPDN Kampus Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili Pembantu Direktur II, Dr.Ir.Abdul Halim,MP yang sekaligus bertindak sebagai moderator. Pembantu Rektor II memberikan materi kuliah umum tentang Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebelum pada penyampaian materi, Beliau meneruskan beberapa pesan langsung dari bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada praja IPDN pada saat peresmian Kampus IPDN Papua beberapa hari lalu. Bapak Jokowi berpesan bahwa sebagai seorang calon pamong praja yang mewakili hampir setiap daerah di seluruh Indonesia harus bisa memahami persoalan yang ada di daerah masing-masing, sehingga diharapkan setelah memahami permasalahan tersebut dapat memberikan dan menjadi solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut dengan memberikan pelayanan terbaik untuk kesejahteraan masyarakat. Bapak pembantu rektor II juga memberikan motivasi kepada praja dengan menyampaikan informasi bahwa Presiden Jokowi akan melantik Pamong Praja muda sebagai pelopor Revolusi Mental bagi satuan Wasana Praja angkatan XXII pada bulan Juni mendatang di IPDN Kampus Jatinangor.

Dr.Drs.Hyronimus Rowa,M.Si memaparkan New Concept of Government, yaitu beralih dari yang dulunya pemerintahan berorientasi untuk mewujudkan Good Government (pemerintahan yang baik) menjadi Effiency And Competitif Of Government (pemerintahan yang efektif dan kompetitif) yang berbasis kemampuan daerah dalam rangka menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Beliau juga menyampaikan beberapa isu perubahan atau format baru pemerintahan daerah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mana terdapat beberapa perbedaan dari undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya yaitu UU Nomor 32 tahun 2004, beberapa diantaranya yaitu perubahan terhadap organisasi perangkat daerah tingkat Kabupaten/Kota yang tidak lagi menggunakan nomenklatur Kantor dan Kelurahan, adanya klasifikasi dinas daerah, klasifikasi badan daerah dan klasifikasi kecamatan yang berdasarkan beban kerja seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah kelurahan/desa.

 

Humas Praja XXIII

About the author: wwp

Leave a Reply

Your email address will not be published.